Oleh: Hardian Pratama )* Memasuki satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi bukti...
Mirna
Jakarta – Memasuki satu tahun masa pemerintahan Prabowo-Gibran, komitmen untuk menghadirkan keadilan sosial di seluruh penjuru negeri...
Jakarta – Memasuki satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sejumlah capaian...
Oleh: Firly Tsaqila )* Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran RakabumingRaka terus menunjukkan hasil nyata dalam upaya meningkatkan kesejahteraanmasyarakat. Salah satu capaian penting yang kini menjadi sorotan adalah keberhasilanpenyediaan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dalam kurun waktu kurang dari satu tahun pemerintahan, tercatat lebih dari 129 ribuunit rumah subsidi telah berhasil direalisasikan, menjadi bukti komitmen kuatpemerintah untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, terutama di bidang perumahan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyampaikanbahwa percepatan pembangunan rumah subsidi merupakan prioritas utama pemerintahdi bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Menurut Presiden, pemerintah menilai hunian layak dan terjangkau bukan hanyakebutuhan dasar, tetapi juga fondasi kesejahteraan keluarga Indonesia. Karena itu, kuota rumah subsidi tahun ini ditingkatkan secara signifikan dari 220 ribu menjadi 350 ribu unit. Peningkatan tersebut mencerminkan perhatian besar pemerintah terhadapmasyarakat kecil yang selama ini kesulitan mengakses perumahan. Dari awal tahun hingga 15 September, realisasi akad dan pembangunan telahmencapai lebih dari 221 ribu unit, termasuk rumah yang sudah diserahkan, sedangdalam proses pembangunan, serta yang telah mendapat persetujuan kredit. Angka inimenggambarkan efektivitas kebijakan dan kerja nyata di lapangan. Pemerintahmemastikan bahwa setiap unit rumah benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, bukan sekadar menjadi angka dalam laporan. Untuk mempercepat pembangunan sekaligus memperluas akses pembiayaan, pemerintah juga memperkenalkan terobosan baru melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan. Maruarar menjelaskan bahwa kebijakan senilaiRp130 triliun ini merupakan sejarah baru, karena untuk pertama kalinya KUR diarahkankhusus bagi sektor perumahan rakyat. Program ini mencakup dukungan dari sisi suplaimaupun permintaan agar industri perumahan tumbuh lebih cepat dan inklusif. Dari sisi suplai, sekitar Rp117 triliun dialokasikan untuk membantu kontraktor, pengembang,...
Oleh: Dhita Karuniawati )* Memasuki tahun pertama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming...
Jakarta – Setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan komitmen kuat dalam...
Jakarta – Dalam momentum satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (Pragib),...
Oleh: Aulia Sofyan Harahap Tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden GibranRakabuming Raka menjadi tonggak bagi lahirnya revolusi desa yang nyata. Melalui program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih, pemerintah berhasil menghadirkan model pembangunan ekonomi kerakyatan dari akar rumput. Program tersebut bukan hanya sekadar inisiatif ekonomi saja, tetapi menjadi gerakan besaryang mampu menghidupkan kembali semangat kemandirian desa, memperkuat ketahananekonomi nasional, dan memperkecil ketimpangan antara kota dan desa. Sejak diluncurkan pada 21 Juli 2025, lebih dari 80.000 Kopdes Merah Putih telah berdiri di berbagai penjuru Indonesia. Dalam kurun tiga bulan beroperasi, program tersebut mulaimenunjukkan daya saingnya dengan BUMN dan sektor swasta. Kopdes Merah Putih dirancang sebagai motor penggerak ekonomi rakyat melalui layananterpadu: gerai sembako dan obat murah, unit simpan pinjam, klinik desa, apotek, cold storage untuk hasil pertanian dan perikanan, serta sistem logistik yang efisien. Langkah tersebutmemperpendek rantai distribusi barang dan jasa sehingga harga lebih terjangkau dankeuntungan lebih besar kembali kepada masyarakat desa. Fungsi Kopdes Merah Putih tidak berhenti pada layanan dasar. Pemerintah menargetkankoperasi desa menjadi offtaker utama hasil produksi masyarakat, dari gabah, sayur, buah-buahan, hingga hasil perikanan. Dengan begitu, produk desa tidak lagi tergantung pada tengkulak, rentenir, atau platform pinjaman daring ilegal. Pola distribusi yang lebih singkat dan transparan memperkuat posisitawar petani, nelayan, serta pelaku UMKM desa. Menteri Koperasi Ferry Juliantono melihat Kopdes Merah Putih sebagai instrumen strategisuntuk menaikkan kelas koperasi. Ia mendorong Kopdes memiliki merek kolektif agar produklokal memiliki identitas hukum yang kuat dan terlindungi. Menurutnya, banyak produk desa kalah bersaing bukan karena kualitasnya rendah, melainkankarena tidak memiliki payung hukum yang jelas. Pemerintah kini mengarahkan transformasiekonomi menuju inovasi dan hilirisasi yang memberi nilai tambah pada produk rakyat. Ferry menilai Kopdes Merah Putih mampu bersaing sejajar dengan BUMN dan swasta jikamemiliki merek kolektif yang kuat, terutama untuk komoditas pangan, hasil pertanian, perikanan, kerajinan, serta kuliner lokal. Ferry juga menegaskan bahwa Kopdes Merah Putih tidak hanya menjadi badan usaha, tetapijuga wadah pemberdayaan rakyat dalam mengelola sumber daya strategis. Pemerintah telahmemberikan izin pengelolaan tambang mineral dan batu bara kepada Kopdes sesuaiPeraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025. Selain itu, Kopdes mulai dilibatkan dalam pengelolaan kebun sawit, sumur minyak rakyat, hingga kawasan industri nelayan. Strategi tersebut memperluas cakupan ekonomi desa darihulu hingga hilir, sekaligus memperkuat posisi rakyat dalam rantai nilai nasional. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menilai pendaftaran merek kolektif memiliki dampakekonomi jangka panjang. Ia menegaskan, merek kolektif dapat menjadi jaminan untukmemperoleh pembiayaan usaha karena telah diakui sebagai bagian dari Hak KekayaanIntelektual. ...
Oleh: Arman Panggabean Pemerintahan Prabowo–Gibran mendorong percepatan kedaulatan ekonomi desa melaluiKopdes Merah Putih sebagai pilar utama pembangunan ekonomi rakyat. Dalam satu tahun, arah pembangunan ekonomi nasional berubah signifikan menjadikan desa motor penggerakperekonomian. Transformasi tersebut menegaskan pertumbuhan tidak hanya bertumpu padakota, tetapi berakar dari kekuatan di pedesaan. Kopdes Merah Putih dirancang sebagai jawaban ketimpangan ekonomi desa dan kota. Program tersebut berangkat dari kenyataan masyarakat desa kerap terjebak dalamketerbatasan akses modal, logistik, serta peluang usaha. Banyak petani dan nelayan bergantung pada tengkulak atau pinjaman berbunga tinggi, sehingga daya saing desa melemah. Melalui Kopdes Merah Putih, pemerintah membalikkeadaan dengan menempatkan desa sebagai subjek utama pembangunan ekonomi. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menilai pembentukan Kopdes Merah Putih sebagaistrategis dalam setahun Prabowo–Gibran. Pemerintah meluncurkan dan melegalkan lebih dari80.000 Kopdes Merah Putih melalui Inpres No. 9 Tahun 2025 serta Perpres No. 9 Tahun 2025 yang melibatkan 18 kementerian dan lembaga. Ferry menegaskan masyarakat desa terlalu lama menjadi objek sistem ekonomi. Melaluikoperasi desa, posisi masyarakat berubah menjadi pelaku utama dengan badan usaha miliksendiri. Kopdes Merah Putih diarahkan menjadi aggregator hasil pertanian desa. Pemerintahmemperkuat rantai pasok pangan melalui penyediaan cold storage dan dryer agar hasil panenmemiliki umur simpan lebih panjang dan nilai jual lebih tinggi. Dengan fungsi sebagai offtaker, koperasi desa memastikan hasil produksi tidak tergantungpada tengkulak. Langkah tersebut memperbesar peluang desa menguasai rantai distribusipangan nasional. Ferry juga menyoroti tantangan mendasar seperti keterbatasan infrastruktur listrik daninternet di berbagai desa. Kondisi tersebut menyulitkan digitalisasi dan optimalisasi potensi. Untuk menjawabnya, Kementerian Koperasi membangun sistem pengumpulan data berbasisdrone geospasial dan melibatkan masyarakat. Pendekatan tersebut menghasilkan 280 parameter...
JAKARTA — Pemerintah terus mempercepat revolusi ekonomi desa melalui program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang diluncurkan...
