Oleh : Ricky Rinaldi
Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menyediakan hunian layak dan terjangkau untuk masyarakat. Di tahun 2025, program rumah subsidi bukan lagi sekadar wacana, tapi telah menjelma menjadi solusi nyata bagi ratusan ribu keluarga Indonesia. Dengan target ambisius 220 ribu unit rumah, yang ditingkatkan menjadi 350 ribu unit hingga akhir tahun, negara hadir memberikan kepastian bahwa memiliki rumah sendiri bukan lagi sekadar impian.
Kepala Divisi Sekretariat Komunikasi BP Tapera, Alfian Arif, menjelaskan bahwa hingga semester pertama 2025, penyaluran rumah subsidi telah melampaui 50 persen dari target awal. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan bahwa sistem FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) berjalan efektif dan mendapatkan respons positif dari masyarakat.
Untuk mempercepat penyaluran, BP Tapera menerapkan strategi segmentasi, yang menyasar berbagai kelompok masyarakat seperti PNS, buruh, pedagang informal, tenaga kesehatan, buruh migran, hingga asisten rumah tangga. Alfian menyampaikan bahwa pendekatan ini bertujuan agar penyaluran FLPP dapat mencapai target 350 ribu unit pada akhir tahun dengan lebih terarah dan efisien.
Ia juga mengungkapkan bahwa salah satu tantangan utama berasal dari sisi permintaan, yaitu kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme FLPP. Oleh karena itu, BP Tapera terus menggencarkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat luas agar mereka memahami prosedur yang berlaku dan dapat menjadi nasabah yang bankable—yakni nasabah dengan catatan keuangan yang baik dan tidak memiliki masalah kredit seperti non-performing loan (NPL).
Dari sisi suplai, pemerintah menetapkan standar ketat terkait rumah yang diakadkan. Alfian menjelaskan bahwa rumah subsidi harus dalam kondisi siap huni sebelum akad dilakukan. Ia menyebut bahwa selama dua tahun terakhir, BP Tapera telah menggunakan sistem trilogi, yakni rumah harus melewati proses verifikasi visual melalui foto tampak depan, tampak luar, dan tampak dalam. Tujuannya untuk memastikan rumah sudah layak huni sebelum diserahkan kepada masyarakat.
Lebih lanjut, Alfian menginformasikan bahwa tren penerima manfaat rumah subsidi kini mengalami pergeseran. Jika sebelumnya didominasi oleh generasi milenial, kini generasi Z mulai menjadi kelompok penerima terbesar. Ia menilai bahwa ini merupakan peluang besar bagi anak muda untuk bisa memiliki rumah di usia produktif. Namun, ia menegaskan bahwa syarat utamanya adalah calon penerima harus memenuhi syarat kelayakan perbankan. Dengan penghasilan sekitar Rp3 juta per bulan dan rekam jejak keuangan yang baik, generasi Z tetap memiliki peluang besar untuk mendapatkan rumah subsidi.
Program ini juga mendapat dukungan kuat dari pejabat lain. Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyatakan bahwa sejak awal masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024 hingga pertengahan April 2025, pihaknya telah menyalurkan 147.265 unit rumah subsidi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 105.319 unit disalurkan hanya dalam kurun waktu Januari hingga April 2025, yang menunjukkan percepatan program secara signifikan.
Heru menambahkan bahwa kelompok penerima manfaat juga semakin beragam, mencakup guru, tenaga kesehatan, TNI, wartawan, petani, nelayan, hingga pekerja migran. Ia menyampaikan bahwa strategi segmentasi yang dilakukan BP Tapera menjadi kunci untuk menjangkau kelompok-kelompok tersebut secara lebih optimal.
Tak hanya itu, Heru juga menyebut adanya kebijakan pelonggaran batas penghasilan untuk memperluas akses masyarakat terhadap rumah subsidi. Menurutnya, di wilayah Jabodetabek, masyarakat lajang kini dapat memperoleh rumah subsidi dengan penghasilan hingga Rp12 juta, sementara pasangan menikah bisa hingga Rp14 juta. Ia menilai bahwa pelonggaran ini merupakan bentuk adaptasi terhadap realitas biaya hidup di wilayah perkotaan, sehingga semakin banyak masyarakat berpenghasilan menengah yang bisa mendapatkan manfaat program ini.
Dengan strategi segmentasi, sistem trilogi, dan pelonggaran batas penghasilan, pemerintah membangun sistem pembiayaan perumahan yang inklusif dan adaptif. Program ini tidak hanya menyentuh kebutuhan dasar, tetapi juga membuka harapan baru bagi banyak keluarga untuk hidup lebih stabil dan bermartabat.
Langkah-langkah nyata yang dilakukan BP Tapera selaras dengan komitmen Presiden Prabowo dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dari bawah. Kepemilikan rumah bukan hanya tentang tempat tinggal, tetapi juga simbol mobilitas sosial dan keberhasilan pembangunan yang menyentuh langsung kehidupan rakyat. Ketika rakyat kecil mampu membeli rumah, maka kepercayaan terhadap negara pun tumbuh.
Lebih jauh, program ini memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Peningkatan pembangunan rumah subsidi turut mendorong sektor konstruksi, industri bahan bangunan, serta menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah tidak hanya membangun rumah, tetapi juga menciptakan ekosistem pertumbuhan ekonomi yang saling terhubung dan menguntungkan banyak pihak.
Rumah subsidi juga menjadi bagian dari strategi pembangunan manusia Indonesia. Tempat tinggal yang layak menjadi fondasi bagi stabilitas sosial, produktivitas ekonomi, dan masa depan yang lebih baik. Kebijakan ini sejalan dengan visi pemerintahan Prabowo-Gibran yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama pembangunan nasional.
Di tengah tantangan ekonomi global dan tingginya kebutuhan akan hunian, kehadiran program rumah subsidi menjadi angin segar. Pemerintah tidak tinggal diam. Negara hadir bukan hanya dengan wacana, tapi dengan solusi konkret dan terukur bagi masyarakat yang membutuhkan.
*)Pengamat Isu Strategis