Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan tetap berjalan di seluruh Indonesia meskipun muncul dinamika terkait penyelenggaraan program di sejumlah daerah. Pemerintah memastikan berbagai persoalan yang disampaikan oleh sebagian mitra penyedia layanan menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan transparansi, serta menjamin keberlanjutan program sebagai salah satu prioritas nasional di bidang pembangunan sumber daya manusia sepanjang 2026.
Pemerintah menilai masukan dari mitra pelaksana merupakan bagian dari proses penyempurnaan program yang kini telah menjangkau jutaan penerima manfaat. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap aspek administrasi, mekanisme pembayaran, pengawasan operasional, hingga kualitas pelayanan agar pelaksanaan Program MBG semakin akuntabel dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa sehingga pemerintah tidak akan berhenti melakukan perbaikan terhadap berbagai aspek pelaksanaannya.
“Program ini adalah investasi untuk anak-anak Indonesia. Jika ada kekurangan di lapangan, kita perbaiki bersama. Yang terpenting adalah masyarakat tetap mendapatkan pelayanan terbaik dan program ini berjalan dengan baik,” ujar Presiden Prabowo Subianto dalam keterangannya mengenai evaluasi Program MBG pada 2026.
Sejalan dengan arahan Presiden, Badan Gizi Nasional (BGN) terus melakukan konsolidasi dengan seluruh mitra penyelenggara di berbagai daerah. Pemerintah memastikan proses pembayaran kepada mitra dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku serta memperkuat sistem pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna mencegah terjadinya kendala serupa di masa mendatang.
Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S. Deyang, menegaskan bahwa pemerintah terbuka terhadap seluruh masukan dari mitra pelaksana dan akan terus memperbaiki sistem tata kelola program secara bertahap.
“Setiap masukan menjadi bahan evaluasi bagi kami. Fokus pemerintah adalah memastikan Program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan, pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu, dan tata kelola program semakin baik dari waktu ke waktu,” ujar Nanik S. Deyang.
Pemerintah juga memperkuat koordinasi dengan kementerian, pemerintah daerah, serta mitra penyedia bahan pangan agar distribusi makanan bergizi tetap berlangsung sesuai jadwal. Langkah ini dilakukan untuk memastikan jutaan siswa, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang menjadi penerima manfaat tetap memperoleh layanan tanpa hambatan meskipun terdapat dinamika di lapangan.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Prof. Eko Prasojo, menilai bahwa evaluasi terhadap program berskala nasional merupakan hal yang wajar dalam proses implementasi kebijakan.
“Program yang menjangkau masyarakat dalam jumlah besar tentu memerlukan penyempurnaan secara berkelanjutan. Yang paling penting adalah pemerintah responsif terhadap berbagai masukan dan mampu memperbaiki tata kelola tanpa mengurangi manfaat yang diterima masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai keberlanjutan Program MBG tetap penting karena memiliki dampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia sekaligus menggerakkan perekonomian daerah melalui keterlibatan petani, peternak, nelayan, koperasi, dan pelaku UMKM.
“Perbaikan tata kelola akan semakin memperkuat efektivitas program sehingga manfaat ekonomi maupun sosialnya dapat dirasakan secara lebih luas,” katanya.
Pemerintah optimistis Program Makan Bergizi Gratis akan terus berjalan sebagai salah satu program strategis nasional. Dengan penguatan sistem pengawasan, penyempurnaan mekanisme pelaksanaan, serta komunikasi yang lebih intensif dengan seluruh mitra, pemerintah berkomitmen memastikan Program MBG semakin profesional, transparan, dan berkelanjutan dalam mendukung terwujudnya generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.
